Ketegangan besar terjadi di Washington setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat lalu mengumumkan bahwa CNN, MS NOW, dan Politico dilarang memasuki area Gedung Putih secara langsung. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan peliputan dari ketiga media itu dianggap sebagai berita palsu, fiksi, serta pemberitaan negatif yang berkelanjutan.
Pada hari Sabtu, para wartawan dari ketiga media tersebut tidak diizinkan masuk dan kartu identitas pers mereka bahkan diambil. Selanjutnya pada Senin (21/9), ketiga kantor berita itu secara resmi melayangkan gugatan terhadap pihak pemerintah ke pengadilan federal di Washington. Dalam gugatan tersebut, mereka menyatakan bahwa tindakan pelarangan ini merupakan serangan nyata terhadap Amandemen Pertama yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan maupun proses yang semestinya, dengan agenda sidang darurat yang dijadwalkan pada hari Rabu.
Situasi semakin memanas setelah ABC, CBS, NBC, dan Fox News turut melakukan aksi mogok kerja. Mereka memutuskan untuk tidak mengambil alih tugas peliputan siaran bersama atau pool TV setelah CNN yang seharusnya bertugas mendapat larangan masuk. Akibatnya, kegiatan resmi kepresidenan Trump untuk sementara waktu tidak memiliki pasokan kamera televisi gabungan seperti biasanya. Ketika acara peresmian landasan helikopter baru di Gedung Putih berlangsung, suara pada siaran resmi bahkan sempat hampir tidak terdengar karena mikrofon kelompok peliput tidak digunakan.
Sementara itu, Trump memberikan pembelaan diri dengan menyatakan bahwa tindakan ini bukanlah sebuah serangan terhadap kebebasan pers, melainkan bentuk perlawanan terhadap berita bohong yang diibaratkannya seperti penyakit kanker. Di sisi lain, kalangan media berpandangan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif dalam memilih jenis peliputan yang disukai. Peristiwa ini menjadi sebuah ujian yang berat mengenai batasan kewenangan seorang presiden dalam menyingkirkan media yang tidak sejalan dengannya.
Sumber: Reuters | CNN, MS NOW and Politico sue Trump, challenging White House ban | Reuters Staff | 21 September 2026 | ilustrasi AI
Tinggalkan Balasan