Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri sudah mulai beroperasi. Keberadaan koperasi ini difungsikan sebagai pusat ekonomi di tingkat desa serta infrastruktur resmi pemerintah untuk mendistribusikan barang subsidi dan bantuan sosial.
Pemerintah Kabupaten Kediri senantiasa memberikan dukungan terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan bahwa dukungan ini mencakup penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP.
Mas Dhito juga menegaskan bahwa kehadiran KDKMP di setiap desa atau kelurahan tidak bertujuan untuk menyaingi usaha milik warga. Koperasi ini diposisikan sebagai sarana resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai komoditas bersubsidi, mulai dari gas melon atau elpiji 3 kg, pupuk, hingga kebutuhan pokok lainnya.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” ujar Mas Dhito setelah mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk meninjau operasional KDKMP Sonorejo yang terletak di Kecamatan Grogol pada Kamis (15/10).
Di samping menyalurkan barang subsidi pemerintah kepada warga, KDKMP juga dirancang untuk menyalurkan program bansos. Koperasi ini pun akan diintegrasikan bersama gerai perbankan serta layanan bantuan permodalan usaha PNM Mekaar dengan suku bunga yang ringan.
Secara keseluruhan di Kabupaten Kediri, dari total 344 desa dan kelurahan, KDKMP yang pembangunannya telah rampung 100 persen mencapai 343 gerai. Menurutnya, aspek penting lain yang turut diperiksa adalah kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” tutur beliau.
Di sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan bahwa kehadiran KDKMP diharapkan mampu mencegah terjadinya kebocoran dalam distribusi barang subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran karena diterima langsung oleh warga yang berhak.
Zulkifli menambahkan, selain berfungsi sebagai infrastruktur penyaluran bansos seperti PKH dan barang subsidi, KDKMP juga berperan sebagai offtaker yang membeli hasil pertanian warga desa. Sebagai contoh, jika harga gabah petani kurang dari Rp6.500/kg atau berada di bawah standar harga pemerintah, pihak koperasi yang akan membelinya.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan