Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) bertempat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis, 22 Oktober 2026. Pembentukan lembaga baru tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus kebijakan yang mulanya berfokus pada akses layanan keuangan kini meluas kepada kesejahteraan keuangan tingkat keluarga.
Presiden Prabowo melakukan peresmian yang ditandai lewat penekanan tombol sirene, serta turut didampingi oleh sejumlah pejabat yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, beserta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menerangkan dalam laporannya bahwa transformasi kelembagaan yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Ia mengutarakan bahwa arah kebijakan diperluas agar mampu mencakup situasi finansial keluarga secara komprehensif.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga menilai bahwa keluarga dipilih sebagai fokus utama karena berkedudukan sebagai unit ekonomi yang paling kecil di tengah masyarakat. Melalui langkah ini, berbagai program serta layanan keuangan diarahkan untuk memantau dampaknya langsung pada skala rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada tahun 2026, Menko Airlangga memaparkan bahwa angka inklusi keuangan nasional menyentuh 93,61 persen, sementara angka literasi keuangan berada di posisi 69,57 persen.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa posisi ketua dewan dipegang langsung oleh Presiden Prabowo, sementara jabatan ketua harian diemban oleh Menko Perekonomian. Kepengurusan dewan ini juga menggandeng OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan, dengan beberapa menteri yang bergabung sebagai anggota.
Menko Airlangga menambahkan, implementasi program ini berfokus pada kualitas kondisi finansial atau financial wellness, daya tahan terhadap berbagai guncangan atau financial resilience, serta timbulnya rasa aman dalam pengaturan keuangan atau financial security. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional mengenai kesejahteraan keluarga, sementara penerapannya di daerah difokuskan pada peningkatan literasi keuangan serta pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
Tinggalkan Balasan